Rekrutmen.NET - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebuah Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP dibentuk berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah. adapun Cikal bakal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berawal dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik sebagai unit kerja eselon II. Lembaga ini dibentuk pada tahun 2005, unit kerja ini memiliki tugas dalam menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.
Dengan memiliki semangat ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan mengemuka harapan suapaya proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum, kami membuka lowongan untuk tenaga pendukung operasional perkantoran (Non PNS) Sebagai berikut:
Persyaratan:
https://bit.ly/rekrutmensekretarispph2019
Pendaftaran tidak dikenakan biaya apapun.
Dengan memiliki semangat ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan mengemuka harapan suapaya proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum, kami membuka lowongan untuk tenaga pendukung operasional perkantoran (Non PNS) Sebagai berikut:
Sekretaris (1 Orang) Kode lamaran : SKT-2019
Uraian Pekerjaan:- Mendukung pelaksanaan kegiatan pada unit kerja
- Melaksanakan pengelolaan administrasi pada setiap kegiatan/aktivitas pada unit kerja
Persyaratan:
- Berintegrasi tinggi
- Warga Negara Indonesia berusia minimal 22 sampai 30 tahun terhitung tanggal 1 Januari 2020
- Sehat jasmani dan rohani
- IPK minimal 2.75
- Pendidikan minimal D3/S1/D4 jurusan Sekretaris/Administrasi
- Diutamakan wanita
- Nilai akreditasi jurusan/program studi minimal B yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT)
- Mahir menggunakan microsoft Office
- Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan
- Mampu bekerjasama di dalam suatu tim
- Memiliki kemampuan dalam pemecahan masalah
- Tidak pernah terlibat narkoba (melampirkan surat pernyataan)
- Sehat jasmani dan rohani (melampirkan surat pernyataan dari Puskesmas)
https://bit.ly/rekrutmensekretarispph2019
Pendaftaran tidak dikenakan biaya apapun.
