Rekrutmen.NET - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.
Lembaran awal sejarah praktik pengujian Undang-undang (judicial review) bermula di Mahkamah Agung (MA) (Supreme Court) Amerika Serikat saat dipimpin William Paterson dalam kasus Danil Lawrence Hylton lawan Pemerintah Amerika Serikat tahun 1796. Dalam kasus ini, MA menolak permohonan pengujian UU Pajak atas Gerbong Kertera Api 1794 yang diajukan oleh Hylton dan menyatakan bahwa UU a quo tidak bertentangan dengan konstitusi atau tindakan kongres dipandang konstitusional. Dalam kasus ini, MA menguji UU a quo, namun tidak membatalkan UU tersebut. Selanjutnya pada saat MA di pimpin John Marshall dalam kasus Marbury lawan Madison tahun 1803. Kendati saat itu Konstitusi Amerika Serikat tidak mengatur pemberian kewenangan untuk melakukan judicial review kepada MA, tetapi dengan menafsirkan sumpah jabatan yang mengharuskan untuk senantiasa menegakkan konstitusi, John Marshall menganggap MA berwenang untuk menyatakan suatu Undang-undang bertentangan dengan konstitusi.
SELEKSI TERBUKA PPNPN SPESIAL MEDIA SOSIAL
Kualifikai:
Jika anda tertarik dan sesuai dengan kualifikasi Rekrutmen PPNPN Mahkamah Konstitusi RI ini, silahkan kirimkan lamaran, CV dan portofolio melalui email ke: humas[at]mkri.id
Dengan subjek: Spesialis Media Sosial
Batas waktu pengiriman berkas lamaran 20 Juli 2020
Segala proses rekrutmen tidak dipungut biaya apapun
Lembaran awal sejarah praktik pengujian Undang-undang (judicial review) bermula di Mahkamah Agung (MA) (Supreme Court) Amerika Serikat saat dipimpin William Paterson dalam kasus Danil Lawrence Hylton lawan Pemerintah Amerika Serikat tahun 1796. Dalam kasus ini, MA menolak permohonan pengujian UU Pajak atas Gerbong Kertera Api 1794 yang diajukan oleh Hylton dan menyatakan bahwa UU a quo tidak bertentangan dengan konstitusi atau tindakan kongres dipandang konstitusional. Dalam kasus ini, MA menguji UU a quo, namun tidak membatalkan UU tersebut. Selanjutnya pada saat MA di pimpin John Marshall dalam kasus Marbury lawan Madison tahun 1803. Kendati saat itu Konstitusi Amerika Serikat tidak mengatur pemberian kewenangan untuk melakukan judicial review kepada MA, tetapi dengan menafsirkan sumpah jabatan yang mengharuskan untuk senantiasa menegakkan konstitusi, John Marshall menganggap MA berwenang untuk menyatakan suatu Undang-undang bertentangan dengan konstitusi.
Kualifikai:
- Pendidikan minimal D3 Ilmu Komunikasi
- IPK minimal 3.00
- Usia 25 – 30 Tahun (Pada tahun 2020)
- Memiliki pengalaman kerja minimal 3 Tahun dibidang pengelolaan media sosial
- Menguasai Bahasa Indonesia dan familiar dengan bahasa Inggris
- Menguasai kemampuan dasar pengambilan foto dan video
- Menguasai tools media sosial, program design grafis, dan pengeditan video (Adobe Photoshop, Ilustrator, after efect, Adobe Premiere
- Memiliki kemampuan strategi komunikasi pemasaran, komunikatif, dan dapat bekerja secara individual maupun tim dalam mencapai target
- Melampirkan Cv dan Portofolio
- Memiliki Smartphone
Jika anda tertarik dan sesuai dengan kualifikasi Rekrutmen PPNPN Mahkamah Konstitusi RI ini, silahkan kirimkan lamaran, CV dan portofolio melalui email ke: humas[at]mkri.id
Dengan subjek: Spesialis Media Sosial
Batas waktu pengiriman berkas lamaran 20 Juli 2020
Segala proses rekrutmen tidak dipungut biaya apapun
