Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
adalah sebuah Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP dibentuk
berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007
tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah.
Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas :
Memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal dan
Mempunyai NPWP
Persyaratan Kualifikasi Teknis :
Laki-laki/Perempuan
Berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun
Tidak berkedudukan sebagai calon ASN, ASN, prajurit Tentara Republik Indonesia
Tidak menjadi anggota, pengurus partai politik, atau terlibat politik praktis
Sehat jasmani dan rohani
Telah mendapatkan vaksin Covid-19 paling kurang dosis pertama
Memiliki latar belakang pendidikan minimal minimal S1 Hukum/Hukum Internasional/Hubungan Internasional dengan melampirkan ijazah
Diutamakan lulusan dari Perguruan Tinggi berakreditasi A, dibuktikan dengan melampirkan sertifikat/dokumen akreditasi BAN-PT pada saat tanggal kelulusan
IPK minimal 3.20 (skala 4.00) dengan melampirkan transkrip nilai
Diutamakan yang memiliki pengalaman membuat tulisan ilmiah/jurnal/riset terkait kerjasama internasional
Mampu menggunakan Microsoft Office dan
Mampu berbahasa Inggris dengan baik (aktif) dibuktikan dengan sertifikat TOEFL/IELTS dengan nilai minimal 500 untuk toefl/6.0 ielts yang berlaku tidak lebih dari dua tahun sejak tanggal terbit
Ruang Lingkup Pekerjaan :
Membantu Penyusunan rencana kegiatan di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
Membantu pelaksanaan kegiatan Sub Direktorat Kerjasama Internasional
Melakukan desk analisis untuk perjanjian ekonomi internasional
Mengumpulkan bahan kajian dalam rangka hubungan dan kerjasama internasional dalam lingkup bilateral, regional, dan multilateral berdasarkan pedoman dan kebutuhan materi/data/informasi yang diperlukan
Mengumpulkan bahan untuk menyusun posisi Pemerintah Indonesia di bidang PBJP dalam rangka kerjasama perdagangan internasional
Mengumpulkan bahan untuk menyusun posisi Pemerintah Indonesia di bidang PBJP dalam rangka kerjasama pendanaan pembangunan
Mengumpulkan bahan dalam rangka pembukaan potensi kerjasama internasional dengan negara mitra, organisasi internasional, maupun institusi lainnya yang relevan;
Membuat konsep telaahan dan rekomendasi terkait strategi dan kebijakan dalam rangka kerjasama internasional
Menyusun reviu atas hasil kajian dalam rangka kerjasama internasional
Menelaah dokumen perjanjian kerjasama internasional atau dokumen lainnya yang terkait dengan substansi kerjasama internasional
Membantu melakukan reviu terhadap hasil kajian yang sedang dan telah dibuat yang terkait dengan susbtansi kerjasama internasional
Melakukan olah data pengadaan dan data lainnya yang terkait dengan substansi kerjasama internasional
Mendokumentasikan laporan kegiatan dan
Membantu melaksanakan kegiatan lainnya sesuai dengan arahan dan disposisi dari atasan di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
Tata Cara Pendaftaran :
Mengisi formulir pendaftaran pada laman: https://tinyurl.com/analiskerjasamainternasional paling lambat Rabu, 29 Desember 2021, Pukul 24:00 WIB.
Daftar calon kandidat yang terpilih akan dihubungi lebih lanjut oleh Pejabat Pengadaan pada Kedeputian Bidang pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP melalui telepon atau email untuk mengikuti tahapan rekrutmen selanjutnya.
Pengadaan ini merupakan pengadaan jasa lainnya (non ASN) tahun anggaran 2022.
Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pejabat Pengadaan pada Kedeputian Bidang pengembangan Strategi dan Kebijakan, LKPP melalui email: pejabatpengadaan.d1.lkpp@gmail.com
